Kapitalisme, dan Politik adalah Zero Sum Game ?

Halo peeps, tulisan kali ini bukanlah membahas saham, bidang profesi saya (kesehatan) atau sastra. Tulisan ini mengajak kita berkontemplasi tentang dunia saat ini, tentang apa yang terjadi dalam prinsip roda ekonomi kita dan realitas kita sebagai makhluk sosial. Saya pribadi orang yang netral dalam pandangan (tidak bermaksud standar ganda) tapi semoga cuap cuap kecill saya ini bisa menjadi bahan cerminan realita yang kita hadapi.

Disclaimer (Semoga gak di take down ^_^) : Tulisan ini adalah murni pendapat pribadi dengan logika sederhana agar kita semua bisa memahami ini, pahami tulisan ini dengan membacanya dua kali untuk merenungkan. Tidak ada maksud intimidasi pihak dan ajakan radikal

Ya Tuhan ribetnya buat tulisan model begini jaman sekarang harus pakai disclaimer, tapi gak apa. Okeh jadi gini biarkan saya mulai dengan satu pertanyaan.

Sistem Ekonomi, Pajak, dan Aliran Dana

Untuk apa kalian membayar pajak? digunakan untuk membayar aparat sipil pemerintahan, pembangunan dan subsidi.

Setelah semua anggaran terserap digunakan untuk pembangunan bahkan yang mengalir untuk rakyat kurang mampu tentunya kita perlu anggaran lagi, Darimana anggaran ini diambil? Ditempat dimana kita menyimpan uang bahkan kemanakah uang itu akan bermuara lagi? Untuk pinjaman orang orang yang punya hak akses untuk meminjam uang tentunya, Di pasar modal di tempat para persereon tentunya juga ada aliran dana

Lantas apakah pertumbuhan adalah zero sum game? ekonomi global adalah zero sum game?

Karena, pada akhirnya, semua tindakan bisnis akan bermuara kepada “angka tingkat pertumbuhan” alias growth rate. Dari konteks UKM hingga konteks negara, dapat kita amati betapa setiap hari profit dan growth mendominasi pola pikir. Sayangnya, kapitalisme adalah zero-sum game.

Apa itu “zero sum game”? Representasi matematis di mana suatu keuntungan dimenangkan oleh satu pihak merupakan kekalahan dari pihak lain yang berseberangan. Total keuntungan dikurangi total kekurangan hanya mendapatkan satu angka: nol. Aecara matematis dalam skala hitung-hitungan makro, super mendetil dan komprehensif, pada hakekatnya, secara filosofis dan fundamental, growth yang positif sebenarnya zero growth. Alias pertumbuhan nol.

Alih Alih untuk Rakyat

Apa yang dapat dilakukan oleh uang sebesar Rp 25,59 triliun? Banyak sekali tentunya. Uang segitu jika dalam pecahan Rp 100.000,- akan seberat 32,2 ton yang disusun dalam 10 peti kemas seukuran 40 feed. Uang segitu bisa membangun 51.180 gedung sekolah seharga Rp 500 juta.

Mungkin kalian ingin membangun jembatan? Kita ambil contoh jembatan Barelang di Batam yang berjumlah enam buah dengan biaya total Rp 460 miliar. Dari uang sebanyak Rp 25,59 triliun, jembatan yang menjadi landmark abadi pulau Batam ini dapat dibangun sebanyak 57 buah X 6 sehingga totalnya menjadi 342 jembatan atau separuhnya untuk nilai uang sekarang. Sebutkan apa lagi? Dan uang sebanyak itu yang menguap dalam proses Pemilu 2019 lalu, di ujung nafasnya yang terengah-engah penuh drama, hanya menghasilkan kompromi politik tingkat elite dengan kebutuhan energi setara mufakat alun-alun desa.

Tak dapat disebut sudah berapa besar biaya kontestasi demokrasi yang ditanggung oleh negara, yang tersusun dari setiap tetes peluh anak bangsanya. Demokrasi telah menggerogoti dirinya sendiri. Lalu kita bisa apa? Bukan salah demokrasi tentunya. Berapa ratus atau ribu triliun lagi di masa depan, kocek-kocek rakyat yang perlu dirobek untuk membiayai pesta pora demokrasi macam begini.

Politik baunya terlalu amis untuk filsafat. Kata kunci politik adalah oligarki yang meminjam merek demokrasi. Ini akan selalu terus menerus mengamini kerisauan Martin L. Gross: kita hidup di sebuah dunia di mana politik telah menggantikan filsafat. Atau Napoleon Bonaparte yang pernah berkata “en politique, une absurdit n’est pas un obstacle” – dalam politik, kedunguan itu bukanlah halangan.

Jika filsafat diizinkan untuk berbicara tentang uang Rp 25,59 triliun, ia mungkin hanya menggunakan 10 persen untuk melakukan riset mati-matian dalam menemukan siapa manusia terbaik yang bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia, bagaimana menyusun kabinet terbaik dan seterusnya. Ilmiah, terukur dan tahan uji. Tapi tabiat politik adalah kekuasaan, dan tidak akan pernah presisi dengan jalan lurus filsafat, ini yang menyebabkan Napoleon selalu benar.

Sum Politica

Panggung politik mulanya laksana meja besar di kasino. Sebuah perjudian raksasa yang biayanya ditanggung oleh rakyat jelata. Setiap perjudian akan menghasilkan situasi menang-kalah seperti teori Zero Sum Game. Keuntungan yang diraup oleh pemenang setara dengan kerugian yang diderita oleh pecundang. For every winner there is a loser and winners can only exist if losers exist, kata Lester C Thurow, Profesor Ekonomi yang memopulerkan istilah Zero Sum Society. Artinya pemenang hanya bisa ada jika pecundang juga ada.

Kelihatannya terlalu besar risiko yang harus ditanggung pemenang bila semua kue dimakan sendiri. Mereka harus membeli kenyamanan dengan menawarkan sebuah irisan kepada rival. Dalam ekonomi sebut saja sebagai trade off atau win-win solution. Lalu kuadran zero sum game pun bergeser. Risiko otomatis beralih -dan selalu- ke jelata. Dibantah atau tidak dibantah, sebuah oligarki bentuk baru sudah tercipta.

Dalam kajian civil society para pakar menempatkan kepentingan jelata terpisah dari kepentingan state (pemerintah atau pengambil keputusan). Saat ini tidak ada lagi Presiden X atau Y, yang ada hanyalah Negara versus Rakyat.

Mengapa demikian? Karena masyarakat sipil adalah satu kelompok atau ruang publik yang secara naluriah ingin terbebas dari keterlibatan atau intervensi pemerintah, di mana pun di seluruh dunia ini. Dua arus utama ideologi utama yakni Kapitalisme Adam Smith dan Komunisme Karl Marx berujung pada tujuan akhir untuk menghapus peran Negara.

Sampai negara mampu membuktikan hasilnya, kepentingan rakyat akan selalu bertolak belakang dengan kepentingan negara. Dalam zero sum game, bila negara butuh Rp 1 triliun ia sudah pasti mengambilnya dari rakyat, apakah dalam bentuk pajak, utang atau melepas aset negara, yang ditanggung oleh rakyat beserta keturunannya kelak.

Politik dan Negara untuk Bersama

Tidak peduli kita pernah memuja calon presiden A atau B, setiap kita menghisap sebatang rokok, atau memarkir kenderaan, menang undian atau gajian, hampir keseluruhan uang yang kita keluarkan, di dalamnya sudah ada komponen biaya yang akan disetor ke kas negara.

Dan yang selalu menakutkan adalah nilai dan ragamnya yang terus merangkak naik. Barangkali di masa depan, hanya nafas manusia saja yang tidak dipajaki. Apakah dunia usaha ikut membayar pajak? hampir tidak, karena semua jenis pajak sudah dan akan mereka limpahkan ke end user (baca: jelata)

Persoalannya apakah uang itu kembali dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik? Persoalannya negara sudah mengambilnya di muka, tanpa ada jaminan akan kembali seperti apa, atau dipakai dengan cara apa.

Kecuali negara mampu transparan seperti perusahaan go public, kita hanya percaya jarak jauh bila negara bilang mereka sedang defisit sana sini. Dalam perusahaan go public, neraca keuangan selalu terpampang, dan setiap pemegang saham meskipun hanya menanam 1 lot seharga Rp 500.000,- mereka berhak hadir dalam RUPS untuk tahu bagaimana nasib uang mereka.

Rakyat adalah pemegang saham sah republik ini baik membayar pajak ataupun tidak, dan mereka berhak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Bagaimana nasib pajak dan kehilangan subsidi yang sudah mereka tanggung? Bila negara tidak mampu transparan, maka rakyat rentan untuk terus pada posisi zero dan elite negara selalu saja sum. Apa yang dapat dilakukan oleh uang sebesar Rp 25,59 triliun? Tanya pada Napoleon!

Bagaimana jika kapitalisme dilawan kapitalisme dengan menjadikan negara selayaknya perusahaan publik dimana negara bisa melakukakan IPO?

Pos dibuat 74

Yuk Kasih Komentar, Kritik atau Saran Disini :

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas
%d blogger menyukai ini: